Home » Netflix Belum pernah bayar pajak sekalipun di Indonesia!!!

Netflix Belum pernah bayar pajak sekalipun di Indonesia!!!

by Rizki Aditya Bahari

Tidak asing lagi buat kita tentang spotify, Netflix dan jajaran perusahaan luar negeri sebagai layanan penyedia jasa yang sering kita gunakan sebagai sarana hiburan kita

Nah kali ini kita akan bahas lebih detail tentang pajak dari Netflix. Netflix merupakan perusahaan jasa hiburan yang menyediakan berbagai jenis genre film. Bagi yang ingin menonton film-film yang tersedia di sana. Layanan Video On Demand ini sangat memungkinkan bagi kita untuk menonton tayangan kesukaan lewat HP, smartTV, tablet, PC, dan laptop

Kita bisa menikmati layanan dari Netflix dengan cara membayar berbagai jenis paket yang ditawarkan Netflix untuk para pelanggan di Indonesia. Kita bebas memilih paket tersebut dengan membayar Rp 109.000/bulan, Rp 139.000/bulan, atau Rp 169.000/bulan.

Dari data Statista di Penghujung Tahun 2019 ini, Netflix memiliki sekitar 481.450 pelanggan di Indonesia.
Dengan asumsi sederhana, di mana 481.450 pelanggan di Indonesia yang berlangganan paket paling murah, maka Netflix B.V. meraup Rp 52,48 miliar per bulan. Artinya selama setahun sekitar Rp 629,74 miliar dan pembayaran oleh kita-kita para pelanggan di Indonesia itu mengalir deras ke anak perusahaan Netflix di Belanda, yaitu Netflix International B.V.

Lantas Indonesia dapat apa? Pajaknya dapat ga ya?

No… Tidak sama sekali, belum sedikitpun Netflix membayar pajak di Indonesia, bukan karena tidak membayar tapi memang secara aturan saat ini mereka tidak dikenakan pajak.

Begitulah tax planning yang perusahaan Netflix lakukan, mereka tau bahwa mereka bukan subjek pajak di Indonesia atau dengan kata lain sebagai subjek pajak luar negeri yaitu dalam bentuk BUT (Badan Usaha Tetap)

Menurut UU Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah:

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Dari pengertian BUT tersebut diatas, Netflix mendapat celah bahwa mereka bukan termasuk dari pengertian BUT sehingga tidak ada kewajiban pajak (berupa Pemungutan PPN atau pembayaran Pajak Penghasilan Badan) yang harus mereka lakukan.

Sulitnya Pemerintah Indonesia memungut pajak dari perusahaan digital ini dikarenakan belum adanya kantor permanen di tanah air (permanent establishment) atau badan usaha tetap (BUT)

Dari hal tersebut diatas, Kementerian Keuangan pun akhirnya akan mengeluarkan regulasi baru yaitu khusus perpajakan dalam bentuk Omnibus Law. salah satu aturan yang akan berlaku di dalam Omnibus Law perpajakan itu, yakni pemerintah akan meredefinisikan kembali mengenai BUT

Jadi pengertiannya tidak hanya harus adanya kehadiran fisik, tapi seperti subtansial economic presence. jika mereka dapat penghasilan dari Indonesia, konsumennya di Indonesia itu akan di anggap memiliki economic presence di Indonesia dan akan dikategorikan sebagai BUT Sehingga mereka akan melakukan kewajiban pajak di Indonesia

beberapa aturan yang berlaku dalam omnibus law perpajakan tersebut di antaranya yakni, terkait dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), mereka akan bertindak sebagai pemungut PPN atas penjualan mereka di Indonesia. Walaupun mereka tidak ada di Indonesia. Jadi mereka harus memungut PPN juga dan setor ke negara 10% PPN

Sementara itu dari sisi PPh atau pajak penghasilan badan, dalam omnibus law itu Kemenkeu akan meredifinisikan kembali Badan Usaha Tetap (BUT). Karena selama ini, kata dia BUT indentik dengan harus adanya kantor fisik di satu negara. Tak hanya Netflix, begitulah yang dilakukan oleh Spotify, google dan lain sebagainya

Oleh karena itu, Pemerintah terus menggodok dan merancang agar perusahaan bisa memiliki BUT, tanpa harus ada kehadiran fisiknya di Indonesia. Sehingga pada akhirnya mereka bakal wajib membayar pajaknya di dalam negeri.

Share artikel ini jika menurut Anda bermanfaat :)

Related Posts

Leave a Comment

Subscribe to our newsletter

Don't miss new updates on your email