Home » Mengenal Lebih Dekat PPh 23 (Part 2): Kapan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

Mengenal Lebih Dekat PPh 23 (Part 2): Kapan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

by Rizki Aditya Bahari

Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23), apa saja yang menjadi objek yang dikenakan PPh 23, nah sekarang kita akan membahas beberapa hal penting juga yang harus kita ketahui terkait dengan PPh 23 sebagai berikut.

Merujuk pada Undang-Undang Pajak penghasilan dan juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 Terkait Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Terkait Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Ketentuan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Perhitungan PPh Pasal 23

Untuk memahami lebih mudah terkait bagaimana perhitungan PPh Pasal 23, ilustrasi di bawah ini akan menjelaskannya kepada Kita. Penghitungan PPh Pasal 23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto.

PT XXX adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian:

1. Pembayaran terhadap royalti tiga orang penulis: Damayanti yang memiliki NPWP, Nurmadina yang memiliki NPWP, dan Azzahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar Rp25.000.000. Royalti untuk Nurmadina sebesar Rp10.000.000, dan royalti untuk Azzahra sebesar Rp5.000.000.

2. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI yang memiliki NPWP untuk bulan September sebesar Rp1.500.000.

Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 23) untuk PT XXX adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis:

Damayanti 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000

Nurmadina 15% x Rp10.000.000 = Rp1.500.000

Azzahra 15% x Rp5.000.000 = Rp750.000

Karena Azzahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal = 100% x Rp750.000 = Rp750.000

Dengan demikian, Azzahra akan terkena pemotongan sebesar Rp750.000 + Rp750.000 = Rp1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan.

2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, tidak dikenakan PPh Pasal 23. Sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh Pasal 23.

Ketentuan Tambahan yang Mengatur terkait PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 juga mengatur poin-poin yang bisa menjadi referensi kita dalam melakukan pembayaran pajak.

1. Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID Billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 10, satu bulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

2. Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut.

3. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

Maka dari itu PPh Pasal 23 di atas, pemahaman kita terkait segala hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap. Selama ini yang umum diketahui adalah PPh Pasal 21 sebagai pajak yang dikenakan.

Karena itu, ketentuan PPh Pasal 23 penting untuk diketahui. Sebab pajak penghasilan ini berlaku bagi kita sebagai penyedia jasa atau sebagai pembeli jasa.

Nah begitulah tentang pajak penghasilan PPh pasal 23 yang sangat perlu kita tahu untuk lebih jelasnya bisa menghubungi dan melihat website kami di www.republikinvestor.net

Share artikel ini jika menurut Anda bermanfaat :)

Related Posts

Leave a Comment

Subscribe to our newsletter

Don't miss new updates on your email