Home » Isu Pajak di Tahun Pemilu dan Sosial Media

Isu Pajak di Tahun Pemilu dan Sosial Media

by Rizki Aditya Bahari

Hey kamu khususnya kaum milenial yang hobi pamer barang mewah di media social, hati-hati kamu yang bakal di datengin Pegawai Pajak.

Namun hal tersebut bisa di hadapi dengan santai-santai saja jika memang kita sangat siap jika dimintai informasi oleh pegawai pajak lantaran barang-barang mewah yang kita posting berasal dari penghasilan-penghasilan yang sudah dipotong/dikenai pajak dan dilapor di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Saat ini, sangat perlu kamu ketahuim Direktorat Jendral Pajak memiliki system Sosial Network Analytics (Soneta).

Menurut Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi, bahwa system ini mampu merekam jaringan distribusi wajib pajak, jaringan kepemilikan saham, jaringan pemegang saham, ataupun analisis penyandingan data baik Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hal ini semua dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.

ika kita berbicara terkait dengan peningkatan penerimaan pajak pasti pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya dan strategi-strategi agar penerimaan pajak di tahun mendatang lebih besar lagi.

Terlebih lagi kita udah memasuki tahun 2019 dimana tahun ini merupakan tahun yang bertepatan dengan pesta demokrasi lima tahunan dan akan dimulai nanti tepatnya pada hari rabu tanggal 17 April 2019.

Para kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mulai berlomba-lomba menyusun berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menarik masyarakat serta pendukung masing-masing kandidat, khususnya berkaitan dengan kebijakan pajak.

source: the asian post

Dari kedua paslon ini, berkaitan dengan isu pajak, ada yang akan meneruskan program lama dan menyempurnakan kebijakan yang telah berjalan serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, ada juga yang menyatakan akan membuat program penghapusan beberapa pajak daerah, mengubah tarif PTKP, dan menurunkan tarif pajak penghasilan, yang menurut mereka bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia yang saat ini dinilai masih rendah.

Dua hal kebijakan tersebut dinilai dapat diterapkan secara optimal, dikarenakan masing-masing memiliki dasar yang logis dan telah banyak diterapkan di berbagai negara.

Disamping itu, keduanya memiliki maksud dan target yang bisa dikatakan sama, terlepas dari kebijakan dan bentuk implementasi yang akan berbeda oleh masing-masing kandidat namun yang terpenting adalah bagaimana bisa meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai sector dari sector media social, sector riil dan sector lainnya.

Anda Mungkin Tertarik Dengan Arti

Share artikel ini jika menurut Anda bermanfaat :)

Related Posts

Leave a Comment

Subscribe to our newsletter

Don't miss new updates on your email